Tango Mining Pte.Ltd. (Tango), perusahaan patungan antara PT ANtam tbk dan Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co. Ltd memutuskan untuk menghentikan penawaran terhadap Herald Resources Limited (Herald).

Keterangan pers yang dikeluarkan bursa efek Australia pada Selasa (15/7) disebutkan bahwa batas waktu penawaran Tango ditutup pada pukul 17.00 waktu Perth. Sebelumnya Tango menawar saham Herald sebesar Aus$ 2,8 per saham. Sedangkan tawaran Calipso lebih tinggi dari Tango, sebesar Aus$ 2,85 per saham. Calipso juga masih memiliki masa penawaran hingga tanggal 18 Juli mendatang.

Tango pun memutuskan menerima pengambilalihan sahamnya di Herald yang berjumlah 38.257.618 lembar (19,35 persen) oleh Calipso Investment Pte Ltd.

PT Bank Tabungan Negara (BTN) akan melakukan sekuritisasi aset kredit perumahan senilai Rp 500 miliar pada Agustus 2008. BTN menunjuk Danareksa sebagai manajer investasi dan Standard Chartered sebagai underwriter.

Managing Director BTN Saut Pardede mengatakan saat ini perseroan tengah menunggu rating aset BTN dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat untuk mengetahui tingkat keamanan investasi pada aset kredit perumahan BTN. “Aset senilai Rp 500 miliar itu sudah siap disekuritisasi lewat PT Sarana Multigriya Finance (SMF),” kata Saut beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan bahwa sekuritisasi aset itu dibutuhkan BTN untuk melengkapi kebutuhan dana atas target kredit senilai Rp 10,4 triliun. Kekurangan dana lainnya akan dipenuhi dari obligasi senilai Rp 1 triliun dan penawaran saham perdana yang waktunya belum bisa ditentukan. “Tapi target kami tahun ini bisa terlaksana, begitu ada celah, langsung kami lakukan,” ujarnya.

Semula rencana sekuritisasi aset kredit perumahan BTN akan dilakukan pada 2007, namun urung terlaksana karena masih ada masalah pajak ganda dan hak tanggungan. BTN menilai perpajakan masih menjadi kendala karena sekuritisasi aset masih dianggap sebagai aksi jual beli. Akibatnya, biaya sekuritisasi dinilai terlalu besar akibat double taxation. Belum lagi masalah penentuan hak tanggungan.

BTN mentargetkan pertumbuhan ekspansi kredit mencapai 29 persen pada 2012 dengan komposisi kredit perumahan tetap dominan dan mayoritas.

Dalam Rencana Jangka Panjang (RJP) 2008-2012 yang mendapat pengesahan Menteri Negara BUMN pada 8 April 2008, aset BTN pada 2012 diproyeksikan mencapai Rp 70,4 triliun dari Rp 36,7 triliun di 2007 dngan posisi kredit menjadi Rp 59,9 triliun.

Dalam RJP itu BTN tak akan mengubah rencana bisnis sebelumnya yaitu menerbitkan obligasi, privatisasi melalui initial public offering, dan sekuritisasi aset melalui PT Sarana Multgriya Finansial (SMF).

Sejumlah kalangan mengkhawatirkan pertumbuhan perbankan syariah Indonesia terancam stagnan atau diam ditempat kalau Bank Indonesia (BI) menetapkan suku bunga acuan (BI rate) yang tinggi diatas 9,5 persen. Pasalnya, pamor bank syariah untuk menarik dana masyarakat akan menurun akibat tingginya bunga yang ditawarkan bank konvensional.

Presiden Direktur Karim Business Consulting Adiwarman karim mengatakan kalau BI menerjemahkan langsung rumus penetapan BI rate harus dua persen lebih tinggi dari inflasi maka bank syariah bisa berhenti laju pertumbuhannya karena kesulitan bersaing dengan bank konvensional. “Saya kira pertumbuhan bank syariah masih bisa berjalan jika BI rate paling tinggi 9,5 persen,” kata Karim beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan bahwa tingginya inflasi tahunan pada Juni 2008 menghantam bank umum syariah dari dua sisi. Pertama, lanjut dia, di sektor bisnis artinya inflasi yang bisa mendorong berkurangnya daya beli konsumen menurun berakibat pada berkurangnya penjualan bisnis yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan bayar debitur. “Pembiayaan macet pun berpotensi bakal meningkat,” ujarnya. Yang kedua, naiknya BI rate mendorong lembaga penjamin simpanan ikut menaikkan suku bunga penjaminan. Naiknya bunga penjaminan bisa membuat perbankan menaikkan suku bunga simpanan yang sulit diikuti oleh perbankan syariah. Sehingga bank syarih kurang kompetitif dan berpotensi menurunkan dana pihak ketiga.

Menurutnya, BI Rate memang harus naik tapi tidak lebih dari 1,5 persen sampai akhir tahun. Kondisi stagnan, kata dia, pernah terjadi pada 2006 saat BI Rate mencapai 12 persen. Hingga April 2008 aset bank-bank syariah telah mencapai Rp 40 triliun, sedangkan pada April 2007 hanya mencapai Rp 30 triliun dengan tingkat kredit macet pembiayaan mencapai 4 persen. “Sampai akhir tahun bisa mencapai Rp 10 triliun pertumbuhannya,” katanya.

Hal senada diungkapkan Kepala Divisi Syariah HSBC Amanah Syariah Mahmoud Abushamma. Menurut dia, inflasi tinggi akan memberi dampak besar bagi pembiayaan yang bermargin tetap, karena tingkat keuntungannya tergerus inflasi. Tapi, kalau pembiayaannya menggunakan sistem bagi hasil yang tidak tetap (variable) bisa menjaga margin keuntungan karena bisa mengikuti pergerakan inflasi.

“HSBC Syariah porsi pembiayaan fix dan variablenya 50:50 sehingga kami optimis semua target bisa tercapai,” ujar dia.

HSBC Amanah Syariah siapkan US$ 50 Juta untuk pembiayaan sindikasi membiayai pengadaan mesin dan alat berat senilai US$ 100 juta yang akan disalurkan pada Oktober 2008. Sindikasi itu melibatkan lembaga keuangan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Kepala Divisi Syariah HSBC Amanah Syariah Mahmoud Abushamma mengatakan HSBC ingin menjadi leader sindikasi tersebut, namun dia enggan menyebut nama perusahaan yang akan dibiayai. “Ini pembiayaan untuk pengadaan mesin, rencananya kami salurkan pada Oktober nanti,” kata Mahmoud.

Dia melanjutkan bahwa Bank HSBC melalui divisi syariah sudah memberikan pembiayaan syariah internasional berskema murabaha senilai US$ 50 juta kepada BUMN yang bergerak di bidang besi baja yaitu PT Krakatau Steel, melalui sindikasi dengan investor internasional.

Sindikasi tersebut, lanjutnya, terdiri dari bank-bank syariah di Mesir, yaitu Faisal Islamic Bank serta bank yang berasal dari Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.

Menurut Mahmoud, para investor Timur Tengah tersebut sangat tertarik untuk membiayai Krakatau Steel, hal ini terlihat dari dana yang terkumpul dalam sindikasi untuk pembiayaan murabaha itu mencapai hampir US$ 100 juta. Namun, karena kebutuhan Krakatau Steel hanya US$ 50 juta maka tidak seluruhnya diberikan.

Sementara itu hingga saat ini, HSBC Amanah Syariah telah melaksanakan sindikasi internasional Syariah untuk pembiayaan Pertamina sebanyak dua kali yaitu pada 2004 sebesar US$ 322 juta dan 2006 US$ 200 juta.

Sampai saat ini Indonesia ternyata masih harus mengimpor manajer pengelola risiko dari luar negeri, sebab belum ada satu pun manajer risiko yang ada, memenuhi kualifikasi. Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Siti Fadjrijah mengatakan Indonesia belum memiliki bankir bersertifikat manajemen risiko level lima yang memiliki kewenangan mengelola risiko di bank yang beraset diatas Rp 10 triliun.

“Bank-bank besar di Indonesia akhirnya banyak yang menggunakan bankir luar negeri,” kata Siti beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan bahwa sertifikasi manajemen risiko level lima merupakan persyaratan menjadi direktur manajemen risiko di bank berskala besar dengan aset di atas Rp 10 triliun. Berhubung di Indonesia belum ada bankir yang memiliki sertifikat tersebut, lanjut dia, maka perbankan asing pun harus mendatangkan langsung bankir dari negara asalnya. Sementara untuk bank skala menengah cukup menggunakan sertifikat level empat dan untuk bank kecil bisa menggunakan sertifikat level tiga.

Menurut General Manager Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) Dandung Roy, sertifikasi manajemen risiko level lima baru bisa dilakukan pada Juli 2009. Pasalnya serifikasi level empat baru diselenggarakan pada Desember 2008 mendatang. “Target Bank Indonesia ujian sertifikasi manajemen risiko level lima paling lambat 2010,” ujar dia.

BSMR telah mensertifikasi 28.966 bankir dalam tiga tahun sejak pertama kali berdiri pada 2005. Bankir-bankir sebanyak itu lulus ujian manajemen resiko yang diselenggarakan BSMR sebanyak 16 kali.

BSMR yang berdiri pada 8 Agustus 2005 ini memiliki tugas utama menyelenggarakan program sertifikasi manajemen resiko sesuai peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2005 tentang kewajiban sertifikasi bagi pengurus dan pejabat bank umum. Standar dalam Uji Kompetensi Sertifikasi Manajemen Resiko mencakup standar kompetensi kinerja nasional Indonesia khususnya sektor keuangan dengan sub sektor manajemen resiko perbankan.

Dalam menetapkan materi dan soal ujian, BSMR menggandeng Global Assocation of Risk Profesional (GARP).

Bank Dunia mencatat arus modal swasta yang masuk ke negara berkembang mencapai US$ 228 miliar pada 2007. Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun sebelumnya US$ 203 miliar.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Joachim von Amsberg mengatakan arus modal itu mendorong pertumbuhan negara berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Perluasan modal juga dilakukan bank-bank asing melalui akuisisi dan pembentukan mitra lokal.

pada akhir Juni 2007, lanjut dia, klaim asing terhadap pangsa negara berkembang yang di pegang perbankan internasional sebesar US$ 3,1 triliun, naik dari US$ 1,1 triliun pada akhir 2002.

“Bank asing menawarkan akses yang lebih besar ke layanan kredit dan keuangan sehingga mendorong efisiensi dan inovasi bank-bank domestik,” kata Joachim dalam keterangan pers Bank Dunia yang diterima melalui surat elektronik di Jakarta, Kamis (19/6).

Manajer grup Development Prospects Bank Dunia Hans Timmer mengingatkan perkembangan bank asing tersebut bisa memberi efek negatif berupa kerentanan pasar keuangan lokal terhadap penyebaran gejolak tekanan kredit di Amerika Serikat, terutama di Cina, Indonesia, dan Thailand.

Menurut Hans, negara yang memiliki kebuituhan pembiayaan eksternal yang besar merupakan negara-negara yang palingrentan terhadap gencatan kredit, terutama jika arus masuk utang swasta ke sektor perbankan memberi kontribusi terhadap perluasan kredit yang cepat.

Bank Dunia mencatat bahwa sebesar 28 persen aset perbankan di Indonesia dipegang oleh bank yang dikendalikan asing pada 2006. berbeda dengan Thailand yang hanya 5 persen saja aset perbankannya dikendalikan asing.